Gubernur Jateng Pastikan Masyarakat Terima Bansos Disaat PPKM Darurat Diberlakukan

July 27, 2021 / pojoknus
IMG_20210727_180545

Gubernur Jawa Tengah (Foto:Humas Jateng)

POJOK NUSANTARA – Semarang, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta semua pihak memastikan bantuan sosial untuk masyarakat segera disalurkan menyusul keputusan pemerintah memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli nanti.

“Karena keputusannya sudah diperpanjang, yang mesti dilakukan adalah bansosnya dikeluarkan. Tidak hanya yang bersumber dari APBN maupun APBD, bantuan sumber lain juga harus disalurkan,” kata Ganjar ditemui di kantornya, Rabu (21/7/2021).

Sumber bantuan lain yang dimaksud selain dari CSR, Baznas, juga dari donasi-donasi lainnya. Selain itu bantuan sosial, bentuk kepedulian pada masyarakat terdampak juga bisa diwujudkan dalam bentuk gerakan kepedulian.

“Kita punya gerakan ASN jajan untuk membantu UKM. Ayo dilaksanakan. Pastikan bantuan dari pusat, dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota dikeluarkan hari ini. Karena keputusannya sudah jelas diperpanjang, maka bantuan keluarkan semuanya,” tegasnya.

“Bantuan untuk sektor pertanian, nelayan, industri kecil menengah, jaminan sosial yang reguler sekarang kita keluarkan. Sehingga, masyarakat bisa bertahan sampai tanggal 25 dan mereka (bisa) taat,” tambahnya.

Terkait perpanjangan PPKM Darurat, Ganjar mengatakan sudah ada petunjuk dari pusat bahwa pelaksanaannya kini menggunakan leveling mulai 3-4.

“Dari Kemendagri sudah keluar levelnya, mana level 3 dan 4. Ketentuannya masih tak jauh berbeda, hanya mungkin sisi waktu yang kemarin buka hanya sampai jam 8 malam, sekarang bisa jam 9 malam. Sama ketentuan terkait pedagang kecil, Presiden sudah bicara ada pelonggaran,” jelasnya.

Pada pelaksanaannya, Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur. Meski tidak semua daerah di Jawa Tengah masuk level 4, namun Ganjar meminta semua daerah melakukan kebijakan yang sama. Siaga layaknya kondisi level 4.

“Kalau tidak, nanti muncul problem di daerah perbatasan. Khusus untuk Jateng, nanti kita akan bicarakan dengan Bupati/Wali Kota, sebaiknya kita lakukan yang sama. Saya mendorong semuanya call (waspada) tinggi saja. Semua sama. Lebih baik kita menahan diri dulu agar bisa mengendalikan,” ucapnya.

Ganjar menjelaskan, pemetaan level memang tidak sama dengan pemetaan zona, tetapi data yang dipakai hampir sama. Terlepas dari apapun metode penilaiannya, Ganjar mengatakan hal ini tidak perlu diperdebatkan, kerena semua daerah di Jawa Tengah kebijakannya sama.

“Sekarang tidak usah berdebat dengan data. Yang ada dilaksanakan. Justru asumsinya yang harus dibangun, semua levelnya tinggi, semua levelnya merah. Agar kita berhati-hati. Karena begitu kendor dan kita lengah, maka penularannya akan sangat cepat sekali,” pungkasnya.(Humas Provinsi Jateng/PN)

art1

Jangan Lewatkan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Ketua Pengprov PTMSI Riau Beri Apresiasi Buat Atlet Al Ghifari

June 25, 2022

Dedi Harianto Lubis, Ketua PengProv PTMSI Riau Pekanbaru. Atlet tenis meja Muhamad Al Ghifari berhasil meraih medali perunggu mewakili Indonesia dalam ajang Kejuaraan Tenis Meja […]

Jacki Uly Kawal Aspirasi Masyarakat Kabupaten Kupang

June 24, 2022

Oelamasi, Anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi NasDem, Drs. Jacki Uly., M. H melakukan Kunjungan Daerah Pemilihan (KUNDAPIL) di masyarakat Binilaka, Kecamatan Taebenu, Kabupaten […]

Bentuk Tim Karteker, JMK3 Siap Laksanakan RUA Istimewa

May 29, 2022

Alumni, Dewan Pembina & Anggota Aktif JMK3 Kupang, Tim Karteker Jaringan Mahasiswa Kesehatan Kota Kupang (JMK3) dibentuk guna mengatasi krisis keaktifan dan kevakuman yang dialami […]

Jacki Uly Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Liliba

May 11, 2022

Kupang, Anggota Komisi III DPR RI Dari Fraksi NasDem, Drs. Jacki Uly., M. H melakukan kunjungan kerja, sosialisasi sekali setahun di masyarakat kelurahan liliba, Kecamatan […]

Pemuda Katolik Mendukung KPU, Bawaslu & DKPP untuk Perbaikan Kualitas Demokrasi Di Tahun Politik 2024

February 1, 2022

Suasana Zoom Meeting Kegiatan Jakarta, Komisi II DPR bersama pemerintah, KPU, dan Bawaslu telah menyepakati tanggal 14 Februari 2024 sebagai jadwal Pemilihan Umum (Pemilu): Pilpres […]

ads
ads
ads