Kemenkes Kirimkan SE Vaksinasi Bagi Kelompok Komorbid

February 16, 2021 / pojoknus
Placeholder-Artikel-01

POJOK NUSANTARA – Jakarta, Kementerian Kesehatan RI mengirimkan surat edaran (SE) kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dalam surat edaran tersebut tercantum salah satunya pelaksanaan vaksinasi bagi kelompok komorbid dengan ketentuan yang harus dipenuhi.

Surat edaran nomor HK.02.02/I/368/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Kelompok Sasaran Lansia, Komorbid dan Penyintas COVID-19, serta Sasaran Tunda itu telah ditandatangani pada Kamis (11/2) oleh Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS.

“Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional telah menyampaikan kajian bahwa vaksinasi COVID-19 dapat diberikan pada kelompok usia 60 tahun keatas, komorbid, penyintas COVID-19 dan Ibu menyusui dengan terlebih dahulu dilakukan anamnesa tambahan,” kata dr. Maxi.

Pelaksanaan pemberian vaksinasi harus tetap mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19, antara lain bagi kelompok Lansia, pemberian vaksinasi pada kelompok usia 60 tahun ke atas diberikan 2 dosis dengan interval pemberian 28 hari (0 dan 28).

Sementara untuk kelompok Komorbid, dalam hal ini Hipertensi, dapat divaksinasi kecuali jika tekanan darahnya di atas 180/110 MmHg, dan pengukuran tekanan darah sebaiknya dilakukan sebelum meja skrining. Bagi kelompok komorbid dengan diabetes dapat divaksinasi sepanjang belum ada komplikasi akut.

Bagi kelompok komorbid penyintas kanker dapat tetap diberikan vaksin. Selain itu penyintas COVID-19 dapat divaksinasi jika sudah lebih dari 3 bulan. Begitupun ibu menyusui dapat juga diberikan vaksinasi.

Seluruh Pos Pelayanan Vaksinasi harus dilengkapi kit anafilaksis dan berada di bawah tanggungjawab Puskemas atau rumah sakit .

Selanjutnya untuk kelompok sasaran tunda akan di berikan informasi agar datang kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperoleh vaksinasi COVID-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diharapkan kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia dapat segera melakukan tindakan korektif yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan vaksinasi dan percepatan peningkatan cakupan vaksinasi COVID-19.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (D2)

Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat – Kemenkes RI

Posted in
art1

Jangan Lewatkan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Ketua Pengprov PTMSI Riau Beri Apresiasi Buat Atlet Al Ghifari

June 25, 2022

Dedi Harianto Lubis, Ketua PengProv PTMSI Riau Pekanbaru. Atlet tenis meja Muhamad Al Ghifari berhasil meraih medali perunggu mewakili Indonesia dalam ajang Kejuaraan Tenis Meja […]

Jacki Uly Kawal Aspirasi Masyarakat Kabupaten Kupang

June 24, 2022

Oelamasi, Anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi NasDem, Drs. Jacki Uly., M. H melakukan Kunjungan Daerah Pemilihan (KUNDAPIL) di masyarakat Binilaka, Kecamatan Taebenu, Kabupaten […]

Bentuk Tim Karteker, JMK3 Siap Laksanakan RUA Istimewa

May 29, 2022

Alumni, Dewan Pembina & Anggota Aktif JMK3 Kupang, Tim Karteker Jaringan Mahasiswa Kesehatan Kota Kupang (JMK3) dibentuk guna mengatasi krisis keaktifan dan kevakuman yang dialami […]

Jacki Uly Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Liliba

May 11, 2022

Kupang, Anggota Komisi III DPR RI Dari Fraksi NasDem, Drs. Jacki Uly., M. H melakukan kunjungan kerja, sosialisasi sekali setahun di masyarakat kelurahan liliba, Kecamatan […]

Pemuda Katolik Mendukung KPU, Bawaslu & DKPP untuk Perbaikan Kualitas Demokrasi Di Tahun Politik 2024

February 1, 2022

Suasana Zoom Meeting Kegiatan Jakarta, Komisi II DPR bersama pemerintah, KPU, dan Bawaslu telah menyepakati tanggal 14 Februari 2024 sebagai jadwal Pemilihan Umum (Pemilu): Pilpres […]

ads
ads
ads