Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung Minta Satgas Investasi Beri Sanksi Pada PT TPL

June 1, 2021 / pojoknus
IMG-20210601-WA0104

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung

POJOK NUSANTARA – JAKARTA, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung dari Fraksi Partai NasDem meminta Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk memeriksa dan memberikan sanksi kepada PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk yang diduga sering bermasalah dengan masyarakat sekitar kawasan hutan konsesi di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Martin Manurung dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (31/5/2021).

Bahlil menjelaskan adanya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di Kementerian dan Badan yang ia pimpin.

Lanjutnya, Bahlil mengatakan bahwa satgas tersebut diisi oleh unsur Polri dan Kejaksaan serta kementerian dan juga lembaga terkait. Tujuannya tidak hanya untuk mempercepat perizinan investasi, juga untuk menjaga jalannya investasi yang sudah atau akan berjalan.

Menanggapi pemaparan Bahlil, Martin Manurung yang merupakan wakil rakyat di DPR RI mengatakan, permasalahan terkait perusahaan pulp, yaitu PT TPL yang saat ini sedang bermasalah dengan masyarakat sekitar, bahkan sejak perusahaan itu bernama Inti Indorayon Utama.

“Pak menteri, ini yang sedang hangat di Dapil saya itu ada namanya PT Toba Pulp Lestari (TPL) . Jadi dulu ini perusahaan Pulp dan Rayon, dulu namanya Indorayon. Tapi Kemudian Rayonnya ditutup karena mendapat protes dari masyarakat, sehingga menjadi Toba Pulp Lestari. Ini PMA, Pak Menteri. Nah sekarang ini juga sedang bermasalah lagi dengan masyarakat. Jadi dulu itu Indorayon bermasalah dengan masyarakat, diminta untuk ditutup, kemudian berganti nama menjadi TPL, nah sekarang bermasalah lagi dengan masyarakat,” terang Martin.

Masalah yang kerap terjadi, terang Martin, di antaranya yaitu kerusakan lingkungan seperti banjir dan pencemaran lingkungan yang diduga terkait dengan aktivitas perusahaan, serta sengketa lahan dengan masyarakat setempat yang jauh sebelum ada perusahaan tersebut, sudah dikelola oleh masyarakat.

“Apakah ada wewenang Menteri dan juga Satgas terhadap investasi-investasi yang seperti ini,” tanya Martin.

Ketua DPP Partai NasDem ini juga mengingatkan Menteri investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia agar Satgas yang ia pimpin menegakkan hukum secara tegas dan adil.

“Saya mewanti-wanti jangan hanya menegakkan hukum ke bawah, artinya ke masyarakat. Misalnya, masalah tanah dan lain sebagainya. Tapi juga harus menegakkan hukum kepada investor itu sendiri. Atau investasi yang sudah masuk yang justru membawa kerusakan lingkungan yang juga bermasalah dengan masyarakat, hak-hak azasi manusia, hak-hak masyarakat adat. Nah ini juga harus ada peran dari Satgas disini untuk bisa, katakanlah memberi sanksi, atau tidak memperpanjang lagi izin investasinya di kawasan itu. Nah, ini sedang hangat di masyarakat masalah TPL,” tambah Martin.

Menanggapi itu, Bahlil menyatakan sepakat apa yang disampaikan Martin Manurung tentang penegakan peraturan melalui Satgas yang dibentuk.

“Pak Martin, kita sepakat hal-hal yang tidak termuat dalam kewenangan kementerian investasi akan kita masuk lewat Satgas. Tujuannya adalah pengusaha tidak boleh mengatur negara. Negaralah yang mengatur pengusaha,” jawab Bahlil.

Tidak sampai disitu, Martin kembali menyecar orang nomor satu di Kementerian Investasi dan BKPM tersebut.
“Apakah ada wewenang dari Satgas mengawasi atau memberikan sanksi terhadap investasi yang diduga mengabaikan hak azasi manusia dan kerusakan lingkungan?,” tanya Martin

Menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi VI tersebut, Bahlil mengatakan bahwa Satgas yang ia bentuk memiliki kewenangan yang berkaitan dengan Investasi, termasuk pelanggaran yang dilakukan investor.

“Pak Ketua, Satgas memiliki kewenangan menegakkan aturan. Kalau memang aturannya itu ada kewajiban yang harus diselesaikan (perusahaan) dengan rakyat, ya kita datangi dia (perusahaan). Tetapi jika tidak ada kewajiban berdasarkan kontrak atau perizinan, ya kita diskusikan dengan baik,” jawab Bahlil.

“Apakah pegaduan (masyarakat) bisa diperiksa oleh satgas?” cecar Martin kembali.

Terkait pengaduan yang bersifat permasalahan, khususnya permasalahan TPL, Bahlil menyampaikan akan membuka diri, terkhusus kepada Martin Manurung untuk membahas secara detail permasalahan tersebut.

“Kita dalami, kita diskusikan kasus perkasus itu. Jadi perinsipnya saya membuka diri untuk Pimpinan Komisi VI Pak Martin Manurung yang terhormat untuk kita diskusikan ini,” pungkas Bahlil.(Fritz/PN)

Posted in
art1

Jangan Lewatkan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Ketua Pengprov PTMSI Riau Beri Apresiasi Buat Atlet Al Ghifari

June 25, 2022

Dedi Harianto Lubis, Ketua PengProv PTMSI Riau Pekanbaru. Atlet tenis meja Muhamad Al Ghifari berhasil meraih medali perunggu mewakili Indonesia dalam ajang Kejuaraan Tenis Meja […]

Jacki Uly Kawal Aspirasi Masyarakat Kabupaten Kupang

June 24, 2022

Oelamasi, Anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi NasDem, Drs. Jacki Uly., M. H melakukan Kunjungan Daerah Pemilihan (KUNDAPIL) di masyarakat Binilaka, Kecamatan Taebenu, Kabupaten […]

Bentuk Tim Karteker, JMK3 Siap Laksanakan RUA Istimewa

May 29, 2022

Alumni, Dewan Pembina & Anggota Aktif JMK3 Kupang, Tim Karteker Jaringan Mahasiswa Kesehatan Kota Kupang (JMK3) dibentuk guna mengatasi krisis keaktifan dan kevakuman yang dialami […]

Jacki Uly Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Liliba

May 11, 2022

Kupang, Anggota Komisi III DPR RI Dari Fraksi NasDem, Drs. Jacki Uly., M. H melakukan kunjungan kerja, sosialisasi sekali setahun di masyarakat kelurahan liliba, Kecamatan […]

Pemuda Katolik Mendukung KPU, Bawaslu & DKPP untuk Perbaikan Kualitas Demokrasi Di Tahun Politik 2024

February 1, 2022

Suasana Zoom Meeting Kegiatan Jakarta, Komisi II DPR bersama pemerintah, KPU, dan Bawaslu telah menyepakati tanggal 14 Februari 2024 sebagai jadwal Pemilihan Umum (Pemilu): Pilpres […]

ads
ads
ads