Komisi Informasi Provinsi NTT Sosialisasi di KPU TTS

banner 160x600
banner 468x60


POJOK-NUSANTARA.Soe,Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT Maryanti H. Luturmas Adoe, SE, M.Si bersama Anggota KI Provinsi NTT Daniel Tonu, SE, M.Si melakukan sosialisasi terkait keberadaan, fungsi dan peran Komisi Informasi. Sosialisasi dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten TTS dan diikuti oleh seluruh jajaran di KPU TTS. (Rabu, 2/09/ 2020)

Ketua KPU TTS Matheus Krivo yang memoderatori jalannya diskusi menggambarkan kondisi KPU TTS dalam menyediakan informasi kepada publik.

“KPU TTS dalam menyediakan informasi publik juga berpedoman pada regulasi yang ada sehingga jika ada informasi yang dikecualikan maka itu menjadi pertimbangan juga. Dengan adanya media sosial yang semakin maju tentu akses informasi juga terbuka seluas-luasnya kepada publik” Kata Krivo.

Selanjutnya Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT Maryanti H. Luturmas Adoe dalam penyampaiannya menyatakan bahwa

"Komisi Informasi Provinsi baru terbentuk satu tahun, sehingga keberadaannya masih belum diketahui secara luas oleh masyarakat. Salah satu peran dari Komisi Informasi (KI) adalah menyelesaikan sengketa informasi. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang sering disengketakan. Undang-undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjadi salah satu acuan komisi informasi selain itu ada Peraturan Komisi Informasi Publik. Ada tahapan-tahapan permohonan informasi, tata cara permohonan keberatan informasi dan tata cara penyelesaian sengketa informasi,".

“Dalam proses penyelesaian sengketa informasi, Komisi Informasi Publik juga diberi waktu 100 hari untuk menyelesaikannya. Jika pemohon tidak menerima atau tidak puas dengan putusan komisi informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari sejak diterimanya putusan tersebut, juga menyampaikan secara tertulis bahwa tidak menerima putusan ajudikasi komisininformasi” Ujar Tanti Adoe.

Sementara itu, Daniel Tonu dalam paparannya juga menyatakan bahwa putusan komisi Informasi bersifat final dan mengikat, sehingga jika pemohon tidak menerima putusan maka dapat mengajukan gugatan ke PTUN.

Tanggapan cukup beragam dari KPU TTS yang disampaikan yakni dari Divisi yang membidangi informasi, Paul Aoetpah menyampaikan juga progres pengelolaan informasi dengan adanya PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) di tingkat KPU TTS. Teknologi informasi sangat mendukung dalam penyampaian informasi kepada publik yakni website dan media sosial. KPU TTS memanfaatkan media sosial yang ada untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Jika masyarakat menginginkan informasi tertentu di KPU, maka dapat menyampaikan secara tertulis untuk ditindaklanjuti. Ada informasi yang dikecualikan seperti data pemilih yang tidak dapat diberikan kepada publik karena dilindungi oleh regulasi dalam PKPU 11 tahun 2018” Ujar Paul.

Sementara itu Divisi Hukum dan pengawasan Nixon Balla menyampaikan mengenai peran pengawasan dalam meyampaikan informasi sehingga informasi yang keluar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sementara itu Vendy Litelnoni yang membidangi teknis penyelenggaraan mengusulkan agar ke depan Komisi Informasi Provinsi memberikan pembekalan kepada KPU jika ke depan terdapat gugatan kepada KPU berkaitan dengan informasi.

Diskusi yang berjalan dengan alot diakhiri bersama dengan kunjungi Komisi Informasi Provinsi NTT ke Rumah Pintar Pemilu dan mengapresiasi diadakannya Rumah Pintar Pemilu sebagai salah satu sumber informasi KPU TTS kepada masyarakat.(Jo/PN)

Email Autoresponder indonesia
No Response

Leave a reply "Komisi Informasi Provinsi NTT Sosialisasi di KPU TTS"