Drs. Y. Jacki Uly.,M.H Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem,
JAKARTA, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Jacki Uly mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan Polri mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kasus TPPO ini tengah menjadi perhatian Pemerintah dan publik karena jumlahnya yang kian meningkat drastis, terutama di wilayah perbatasan seperti di daerah NTT.
“Tindakan antisipasi yang sangat tepat dalam pengamanan TPPO yang dikumandangkan oleh Presiden dan ditindalanjuti oleh Kapolri”, kata Jacki dalam wawancara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/06).
Seperti diberitakan sebelumnya, Polres Kota Kupang berhasil mengamankan puluhan terduga calon pekerja non-prosedural, pada Sabtu (10/06/2023). Sebanyak 19 calon pekerja asal Kabupaten Kupang itu dijanjikan akan bekerja di Kalimantan Barat dengan bermodal KTP.
Komitmen pemberantasan TPPO juga ditunjukkan oleh Polres Belu, NTT yang berhasil mengamankan Johan Pandie (66) alias John Pandie. John adalah tersangka kasus TPPO. Dia merekrut korban Irene menjadi TKW secara ilegal. John diamankan polisi pada Sabtu (10/06/2023), di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Kabupaten Belu saat akan melarikan diri ke Timor Leste.
Penangkapan John adalah buah kolaborasi dan sinergitas antara Imigrasi Atambua dan Polres Belu.
Telah menjadi pengetahuan umum bahwa wilayah perbatasan dengan negara tetangga merupakan titik paling rawan terjadinya berbagai tindakan yang mengarah pada pidana, termasuk TPPO. Wilayah perbatasan yang tidak dijaga ketat kerapkali dimanfaatkan pelaku TPPO menyelundupkan para pekerja non-prosedural.
Terkait hal ini pada kesempatan sebelumnya Jacki mengingatkan mengenai urgensi meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan.
“Kenapa saya mengatakan demikian, karena perbatasan tidak dijaga dengan baik. Kurangnya juga anggota”, kata Jacki dalam Rapat Kerja dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (07/06/23).
Di kesempatan berbeda, Jacki juga menekankan pembangunan pos polisi di Bandara El Tari Kupang sebagai hal yang mendesak dalam tindakan pencegahan TPPO.
“Jadi kalau kita mau menindak TPPO mesti dari asalnya. Seperti membangun pos-pos yang berada di lapangan terbang itu. Tapi dengan alasan bahwa itu adalah lapangan terbang milik militer, bagaimana caranya koordinasi yang sebaik-baiknya antara Polri dengan TNI agar anggota Polri bisa masuk di sana. Polsek itu terletak jauh sekali pak. Berada di luar dari bandara itu sehingga bagaimana mengatasinya, sedangkan polisi tidak bisa masuk ke dalam untuk pelaksanaan tugas ini”, kata Jacki dalam Rapat Kerja dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (05/06/23).
Jacki juga menyoroti soal perlunya ada penambahan sarana dan prasarana seperti roda dua dan roda empat mengingat jumlahnya yang sangat terbatas, seperti di Polres Timor Tengah Utara. Penambahan sarana-prasarana di daerah perbatasan sangat dibutuhkan. Apalagi dengan adanya tambahan satu polres baru di NTT, yaitu Polres Malaka yang hanya memiliki fasilitas yang sangat terbatas.
Usulan Jacki tampak semakin mendesak direalisasikan mengingat kian maraknya TPPO yang terjadi di wilayah perbatasan seperti NTT. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus yang terjadi akhir-akhir ini.
Merujuk rilis kupang.tribunnews.com dan beberapa media lainnya, 11 Juni 2023, terhitung sejak terbentuknya Satgas Penanganan, Pencegahan, dan Penindakan TPPO, per tanggal 5–11 Juni 2023, Polda NTT bersama Polres Jajaran telah mengungkap sebanyak 13 kasus TPPO, sebagaimana disampaikan Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Ariasandy kepada pos.kupang.com, Minggu 11 Juni 2023.
