Mikhael Feka.,S.H.,M.H
POJOK NUSANTARA – Betun, Pakar hukum pidana sekaligus akademisi hukum Unwira Kupang menyoroti dugaan tindakan yang menghalang-halangi kerja – kerja wartawan yang di perlihatkan kedua Kepala Desa di Malaka yaitu Kepala Desa Kapitan Meo dan Nauke Kusa sesuai isi laporan kepada kepolisian setempat yang di dilaporkan oleh wartawan Sepang Indonesia Jho Kapitan.
Sangat disayangkan jika benar adanya tindakan oknum kepala desa yang melakukan perbuatan tidak terpuji terhadap wartawan bersama tim araksi. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan instruksi presiden kepada Kapolri untuk memberantas premanisme di Indonesia.
“Apalagi dalam kasus ini dugaannya dilakukan oleh oknum kepala desa. Secara administrasi saya minta kepada bupati untuk memberikan pembinaan dan sanksi kepada oknum tersebut jika terbukti melanggar aturan karena sangat memalukan marwah pemerintahan di Kabupaten Malaka,” tegas Mikhael Feka, S.H., M.H, Jumat(23/7/2021)malam.
Selain itu, kata pengacara kawakan itu, secara hukum terkait tindakan yang dilakukan kepada wartawan pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers juncto Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
“Saya minta kepada Polsek Laenmanen untuk segera melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dan bupati Malaka harus tegas dan berani panggil kedua kades tersebut dan harus memberikan sanksi jika terbukti bersalah”tegas Mikhael Feka Dosen hukum Unwira Kupang itu.
Dikatakan, aksi menghalangi kerja Wartawan dalam bertugas sangat tidak dibenarkan. Bupati dan Aparat Penegak Hukum perlu mendalami aksi tersebut karena tentunya ada sesuatu yang disembunyikan dari aksi tersebut. Jangan – jangan ada dugaan korupsi di desa tersebut sehingga perlu pendalaman lebih lanjut.
“Saya mendukung penuh APH untuk menangani kasus tersebut secara profesional dan menyelidiki motif dari kejadian tersebut, sesuai instruksi Kapolri kepada seluruh jajaran kepolisian untuk memberantas premanisme di seluruh pelosok Indonesia,”tutup Pakar Hukum Pidana tersebut.
Diwawancara secara terpisah, Jho Kapitan wartawan Sepang Indonesia yang menjadi salah wartawan yang berada di lokasi kejadian dan telah melakukan laporan ke pihak berwajib dalam kejadian tersebut menyampaikan kepada media pojok nusantara (23/07/2021)
” Sebagai individu (manusia) saya merasa dianiaya, mendapatkan kekerasan yang di lakukan oleh oknum kades. Kemudian dari itu, kades ini adalah bagian dari pemerintah, tapi diduduga kuat melakukan hal – hal seperti ‘dilakukan preman’ maka sudah sangat jelas bahwa saya meminta agar kades ini selain diperiksa sebagai orang yang melakukan tindakan kepada saya sekaligus sebagai individu yang di jamin hak hidup dan derajat saya di depan hukum tapi kades harus ditetapkan berdasarkan etika (kode etik) maka dari saya juga berharap bupati malaka harus bertindak atas hal ini.
” Kades sebagai penjabat publik seharus menunjukan etika yang baik kepada semua pihak jangan bertindak seperti kepada publik, justru kades harus paham tugas jurnalistik,Kemudian saya sebagai wartawan ketika dilapangan dalam peliputan berita jika kita buka pasal kekerasan terhadap wartawan, barang siapa yg menghalang, mengancam, dan lainnya akan dikenakan sanksi dan lainnya.” Ujarnya(Jo/PN)
