IPW Sampaikan 3 Alasan Kepada Polri Terkait Kasus Penembakan Laskar FPI

February 1, 2021 / pojoknus
IMG_20210201_124708

POJOK NUSANTARA- Jakarta, Kunjungan Kapolri Sigit ke para senior Polri dan ulama serta ke sejumlah organisasi Islam patut diapresiasi masyarakat. Sebab berdampak langsung pada konsolidasi Polri maupun meningkatkan pola kemitraan kepolisian. Agar tidak ada hambatan dalam tugas tugasnys ke depan, Kapolri Sigit perlu segera menuntaskan kasus tewasnya enam laskar FPI di Tol Cikampek.

Ketua Presidium, Neta S Pane menyampaikan dalam siaran pers IPW.

” Ind Police Watch (IPW) menilai, ada tiga alasan kenapa Kapolri Sigit harus menuntas kasus penembakan enam laskar FPI itu. Pertama, Komnas HAM telah menyampaikan hasil investigasi dan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Jokowi. Salah satunya, Komnas HAM meminta adanya penyelidikan lebih lanjut ihwal unlawfull killing empat laskar FPI dan penegakan hukum dengan pengadilan pidana. Alasannya, keempatnya tewas ketika sudah dalam penguasaan aparat kepolisian. Komnas HAM juga merekomendasikan agar kasus itu dilanjutkan ke pengadilan pidana, Ujarnya.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan, Untuk menindaklanjuti temuan serta rekomendasi Komnas HAM, Kapolri (saat itu) Idham Azis telah membentuk tim khusus yang terdiri dari Bareskrim Polri, Divisi Hukum Polri, dan Divisi Propam Polri. Tim khusus ini bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran HAM oleh oknum polisi terhadap empat laskar FPI yang tewas tertembak itu. Dan hasilnya hingga kini belum ada.

Berikutnya, adanya Perkap 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Menurut Perkap itu, setiap kasus penembakan harus dipertanggungjawabkan polisi penembak. Sehingga eksekutor penembakan terhadap 6 laskar FPI itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai Perkap 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Terutama anggota Polri yang mengeksekusi 4 laskar FPI yang sudah tertangkap tapi tidak diborgol itu.

” Bagaimana pun pelaku penembakan ini patut diusut tuntas agar dapat ditemukan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) di kepolisian. Menurut Pasal 13 ayat 1 Perkap 1 Tahun 2009, setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya. Sehingga dengan adanya tranparansi siapa pelaku eksekusi terhadap laskar FPI ini menjadi evaluasi dan pembelajaran bagi Polri ke depan. Tujuan diberlakukannya Perkap ini seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 adalah untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan,” Terangnya.

Dengan adanya pengusutan lebih lanjut dalam kasus ini, bisa diketahui, apakah eksekusi terhadap 4 laskar FPI itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian seperti yang diamanatkan Perkap, utamanya legalitas yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), prinsip preventif dan prinsip masuk akal (reasonable). Selain itu perlu diungkap, siapa pejabat yang memerintahkan para polisi itu untuk menguntit Rizieq dan laskar FPI, apakah dalam perintah penguntitan itu ada perintah penembakan. Bukankah penguntitan adalah tugas intelijen? Kenapa aparatur reserse bisa dilibatkan untuk melakukan penguntitan. Kenapa Rizieq tidak ditangkap saja sebelum terjadi penembakan.

Lalu siapa yang memerintahkan penembakan, baik penembakan pertama maupun penembakan kedua. Adakah pejabat Polri yang bakal digeser dalam kasus kematian laskar FPI itu? Komnas HAM sudah mengirimkan rekomendasinya ke Presiden dan Kapolri (saat itu) Idham Azis sudah membentuk tim, sehingga tugas Kapolri Sigit menuntaskannya agar BAP kasus ini segera dilimpahkan ke kejaksaan agar bisa diproses di pengadilan. Jika para polisi penguntit memang tidak bersalah biar pengadilan yang membuktikannya agar Polri terhindar dari fitnah jalanan. (Siaran Pers Ind Police Watch/PN)

Posted in
art1

Jangan Lewatkan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Jacki Uly Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Liliba

May 11, 2022

Kupang, Anggota Komisi III DPR RI Dari Fraksi NasDem, Drs. Jacki Uly., M. H melakukan kunjungan kerja, sosialisasi sekali setahun di masyarakat kelurahan liliba, Kecamatan […]

Pemuda Katolik Mendukung KPU, Bawaslu & DKPP untuk Perbaikan Kualitas Demokrasi Di Tahun Politik 2024

February 1, 2022

Suasana Zoom Meeting Kegiatan Jakarta, Komisi II DPR bersama pemerintah, KPU, dan Bawaslu telah menyepakati tanggal 14 Februari 2024 sebagai jadwal Pemilihan Umum (Pemilu): Pilpres […]

Tim Rapel.Id Bangun Kerjasama Dengan Gereja Di Tangerang

February 1, 2022

Tim Rapel.Id Bersama Gereja Paroki St. Helena, Lippo Karawaci, Curug, Tangerang Pojok Nusantara – Tangerang. Tim Rapel Tangerang melakukan pengambilan sampah anorganik (bahan daur ulang) […]

Jacki Uly: Penyelenggaraan Pemilu 2024 Harus Lebih Baik Dari Pemilu Sebelumnya

January 31, 2022

Anggota Komisi II DPR RI Dari Fraksi NasDem, Drs.Y.Jacki Uly.,M.H Jakarta. Komisi II DPR RI melakukan Rapat Kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, […]

KSP Kopdit Sa’nai Kupang Gelar RAT Ke XVI TB 2021

January 17, 2022

Pengurus, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas dan Perwakilan Dinas Koperasi & Naketrans Provinsi NTT Kupang. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sa’nai Kupang kembali melakukan Rapat Anggota Tahunan […]

ads
ads
ads