IPW Sampaikan 3 Alasan Kepada Polri Terkait Kasus Penembakan Laskar FPI

February 1, 2021 / pojoknus
IMG_20210201_124708

POJOK NUSANTARA- Jakarta, Kunjungan Kapolri Sigit ke para senior Polri dan ulama serta ke sejumlah organisasi Islam patut diapresiasi masyarakat. Sebab berdampak langsung pada konsolidasi Polri maupun meningkatkan pola kemitraan kepolisian. Agar tidak ada hambatan dalam tugas tugasnys ke depan, Kapolri Sigit perlu segera menuntaskan kasus tewasnya enam laskar FPI di Tol Cikampek.

Ketua Presidium, Neta S Pane menyampaikan dalam siaran pers IPW.

” Ind Police Watch (IPW) menilai, ada tiga alasan kenapa Kapolri Sigit harus menuntas kasus penembakan enam laskar FPI itu. Pertama, Komnas HAM telah menyampaikan hasil investigasi dan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Jokowi. Salah satunya, Komnas HAM meminta adanya penyelidikan lebih lanjut ihwal unlawfull killing empat laskar FPI dan penegakan hukum dengan pengadilan pidana. Alasannya, keempatnya tewas ketika sudah dalam penguasaan aparat kepolisian. Komnas HAM juga merekomendasikan agar kasus itu dilanjutkan ke pengadilan pidana, Ujarnya.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan, Untuk menindaklanjuti temuan serta rekomendasi Komnas HAM, Kapolri (saat itu) Idham Azis telah membentuk tim khusus yang terdiri dari Bareskrim Polri, Divisi Hukum Polri, dan Divisi Propam Polri. Tim khusus ini bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran HAM oleh oknum polisi terhadap empat laskar FPI yang tewas tertembak itu. Dan hasilnya hingga kini belum ada.

Berikutnya, adanya Perkap 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Menurut Perkap itu, setiap kasus penembakan harus dipertanggungjawabkan polisi penembak. Sehingga eksekutor penembakan terhadap 6 laskar FPI itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai Perkap 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Terutama anggota Polri yang mengeksekusi 4 laskar FPI yang sudah tertangkap tapi tidak diborgol itu.

” Bagaimana pun pelaku penembakan ini patut diusut tuntas agar dapat ditemukan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) di kepolisian. Menurut Pasal 13 ayat 1 Perkap 1 Tahun 2009, setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya. Sehingga dengan adanya tranparansi siapa pelaku eksekusi terhadap laskar FPI ini menjadi evaluasi dan pembelajaran bagi Polri ke depan. Tujuan diberlakukannya Perkap ini seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 adalah untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan,” Terangnya.

Dengan adanya pengusutan lebih lanjut dalam kasus ini, bisa diketahui, apakah eksekusi terhadap 4 laskar FPI itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian seperti yang diamanatkan Perkap, utamanya legalitas yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), prinsip preventif dan prinsip masuk akal (reasonable). Selain itu perlu diungkap, siapa pejabat yang memerintahkan para polisi itu untuk menguntit Rizieq dan laskar FPI, apakah dalam perintah penguntitan itu ada perintah penembakan. Bukankah penguntitan adalah tugas intelijen? Kenapa aparatur reserse bisa dilibatkan untuk melakukan penguntitan. Kenapa Rizieq tidak ditangkap saja sebelum terjadi penembakan.

Lalu siapa yang memerintahkan penembakan, baik penembakan pertama maupun penembakan kedua. Adakah pejabat Polri yang bakal digeser dalam kasus kematian laskar FPI itu? Komnas HAM sudah mengirimkan rekomendasinya ke Presiden dan Kapolri (saat itu) Idham Azis sudah membentuk tim, sehingga tugas Kapolri Sigit menuntaskannya agar BAP kasus ini segera dilimpahkan ke kejaksaan agar bisa diproses di pengadilan. Jika para polisi penguntit memang tidak bersalah biar pengadilan yang membuktikannya agar Polri terhindar dari fitnah jalanan. (Siaran Pers Ind Police Watch/PN)

Posted in
art1

Jangan Lewatkan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Jacki Uly Dukung Pemerintah Tangani Masalah Stunting Di Kupang

December 28, 2022

Ket : Penyerahan Simbolis Bantuan Makanan Tambahan Dari Anggota Komisi III DPR RI, Bapak Drs. Jacki Uly Kepada Orang Tua Balita, Bersama Ibu Sofi, Wakil […]

Raty Lengari Resmi Pimpin JMK3

December 9, 2022

Foto Pelantikan Pengurus JMK3 Periode 2022-2023 Kupang, Jaringan Mahasiswa Kesehatan Kota Kupang (JMK3) melangsungkan pelantikan pengurus baru periode 2022/2023 pada Rabu, 7 Desember 2022 di […]

Gelar Diskusi Panel,FPMI Ajak Ratusan Anak Muda Bahas UU TPKS

November 26, 2022

Virtual, Dalam rangka memperingati 16 hari aktivisme melawan kekerasan berbasis gender, Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI) menggelar diskusi panel secara virtual yang bertemakan “Kolaborasi Multi […]

Resmikan Irigasi, Jacki Uly Disambut Hangat Masyarakat Desa Baumata

November 26, 2022

Anggota DPR RI, Drs.Jacki Uly.,M.H foto bersama masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Serta Petani Desa Baumata Oelamasi, Anggota DPR RI, Drs. Jacki Uly., M.H […]

Jacki Uly Minta Masyarakat Kota Kupang Pegang Teguh Empat Pilar Kebangsaan

November 24, 2022

Kupang, Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kembali dilaksanakan oleh Anggota MPR RI dari Fraksi NasDem, Drs. Y. Jacki Uly M.H pada hari Kamis, 03 November 2022. […]

ads
ads
ads