Diaspora Malaka & Tim Hukum Angkat Bicara Soal Gugatan SBS -WT Di MK

February 7, 2021 / pojoknus
FB_IMG_16127151474936992

Herman Seran, Ketua Diaspora Kab.Malaka Di Kupang

POJOK NUSANTARA-Kupang, Sidang sengketa pilkada Kabupaten Malaka yang kembali digelar beberapa waktu yang lalu menimbulkan kepercayaan diri dan keyakinan bagi sejumlah pihak untuk meyakini Mahkamah Konstitusi akan membatalkan gugatan pemohon (SBS -WT).

Ketua diaspora kabupaten malaka di kota kupang, Herman Seran kepada media pojoknusantara.com(Minggu 07/02/2021), menyampaikan pandangannya terkait serngkaian proses yang telah terjadi di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu.

“Hasil persidangan menunjukkan bahwa gugatan pihak SBS – WT ke Mahkamah Konstitusi tidak memiliki bukti yang cukup bahkan malah seperti diibaratkan menepuk air di dulang kepercik muka sendiri, “Ujarnya

Mengapa? Karena ketika bicara money politic justru pendukung no.2 yang telah divonis melakukan praktek politik uang lewat dan telah dibuktikan pada beberapa waktu lalu.

Kemudian beliau, lebih lanjut menyampaikan bahwa, mengenai gugatan KTP (Kartu Tanda Penduduk)yang dikatakan siluman itu, justru Kadis Kependudukan Kab.Malaka meminta maaf kepada KPUD Malaka karena melakukan rekonsiliasi data kependudukan pakai data dari Bupati Malaka, atau Paslon nomor urut 2. Ini jelas sudah terkuak lewat pemberitaan media juga.

” Bicara SN janji gaji para fukun, justru incumbent telah mengeluarkan Perbup yang memberi insentif pada para pemangku adat. Dengan demikian, walau bukan ahli hukum, tetapi akal sehat saya mengatakan bahwa gugatan SBS-WT pasti ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, karena lembaga MK merupakan lembaga yang punya integritas dan kapasitas tinggi melihat persoalan yang disidangkan beberapa waktu lalu tersebut, “Jelasnya.

Ferdy Maktaen, Tim Pengacara Simon Nahak dan Kim Taolin dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi

Keterangan pihak terkait, kewenangan memutuskan tidak ada di kita, tetapi ada ditangan hakim mahkamah konstitusi.

Tim Hukum SNKT, Ferdy Maktaen

” Kalau soal pandangan, terkait E-KTP yang idalil oleh pihan SBS-WT, itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi, tetapi administrasi ( e-KTP) masih bisa ditangani Bawaslu Kabupaten Malaka dan itu pun dukcapil sudah mengklarifikasi bahwa data KTP itu bukan dari KPU tapi SBS – WT sendiri. Kami berharap proses ini bisa segera akhiri,”Jelasnya

Lebih lanjut terkait, menjanjikan honor pada pemangku adat, padahal sesuai aturan. Ada lebih dari 5 aturan, lalu kami mendukung masyarakat adat lagi lewat progam agar diberdayakan sehingga sesuai dengan visi misinya SNKT.

” Pada tanggal 15 Februari nanti kita akan mendengarkan hasil musyawarah majelis, termasuk sidang lainnya kita tetap siap, harapan kita segera akhiri lah, dengan harapan hakim MK menolak seluruh gugatan pihak pemohon, ‘ Harapnya.(Yh/PN)

Posted in
art1

Jangan Lewatkan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Jacki Uly Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Liliba

May 11, 2022

Kupang, Anggota Komisi III DPR RI Dari Fraksi NasDem, Drs. Jacki Uly., M. H melakukan kunjungan kerja, sosialisasi sekali setahun di masyarakat kelurahan liliba, Kecamatan […]

Pemuda Katolik Mendukung KPU, Bawaslu & DKPP untuk Perbaikan Kualitas Demokrasi Di Tahun Politik 2024

February 1, 2022

Suasana Zoom Meeting Kegiatan Jakarta, Komisi II DPR bersama pemerintah, KPU, dan Bawaslu telah menyepakati tanggal 14 Februari 2024 sebagai jadwal Pemilihan Umum (Pemilu): Pilpres […]

Tim Rapel.Id Bangun Kerjasama Dengan Gereja Di Tangerang

February 1, 2022

Tim Rapel.Id Bersama Gereja Paroki St. Helena, Lippo Karawaci, Curug, Tangerang Pojok Nusantara – Tangerang. Tim Rapel Tangerang melakukan pengambilan sampah anorganik (bahan daur ulang) […]

Jacki Uly: Penyelenggaraan Pemilu 2024 Harus Lebih Baik Dari Pemilu Sebelumnya

January 31, 2022

Anggota Komisi II DPR RI Dari Fraksi NasDem, Drs.Y.Jacki Uly.,M.H Jakarta. Komisi II DPR RI melakukan Rapat Kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, […]

KSP Kopdit Sa’nai Kupang Gelar RAT Ke XVI TB 2021

January 17, 2022

Pengurus, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas dan Perwakilan Dinas Koperasi & Naketrans Provinsi NTT Kupang. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sa’nai Kupang kembali melakukan Rapat Anggota Tahunan […]

ads
ads
ads